Sebenarnya ini ide basi. Dari jaman Bung Karno sudah ada, dan jaman Orde Baru pun Jonggol sudah dipersiapkan. Akhirnya sampai sekarang cuma jadi wacana pelepas stres karena sudah mentok sama keadaan. Tetapi ingat, efek bercampurnya pusat pemerintahan dan pusat bisnis seperti Jakarta, membuat kemacetan di Jakarta sudah sangat serius mendekati akut.
Dan, kenyataan yang saya hadapi ternyata berkata membenarkan. Semenjak tinggal di Bekasi, ketika berangkat pagi, saya berpapasan dengan beberapa minibus milik pemerintah pusat, yang sedang menjemput karyawan. Hitung-hitung didalam minibus itu ada penumpang sekitar 30 orang, yang bertempat tinggal diluar kota Jakarta, tepatnya di Bekasi. Lalu masih ada berapa minibus lagi yang berangkat dari kota satelit lain seperti Tangerang dan Depok? Lalu ada berapa karyawan pemerintah yang memutuskan memakai kendaran sendiri maupun kendaraan operasional seperti mobil atau motor? Keadaan menjadi terbalik adalah ketika sedang ada libur kantor pemerintah seperti hari Sabtu atau hari libur nasional. Seperti itulah wujud asli Jakarta, yang lengang tanpa ada lalu lalang kendaraan pemerintah, maupun iring-iringan mobil pejabat yang dengan enaknya menembus kemacetan.
Dan jika tidak segera ditindak-lanjuti, yang akan terjadi adalah :
1. Jakarta akan macet total.
2. Dengan banyaknya orang bekerja di Jakarta padahal rumah mereka ada di pinggiran Jabotabek, akan mengakibatkan pemborosan BBM. Paling tidak ada sekitar 6,5 milyar liter BBM dengan nilai sekitar Rp 30 trilyun yang dihabiskan oleh 2 juta pelaju ke Jakarta setiap tahun.
3. Dengan kemacetan dan jauhnya jarak perjalanan, orang menghabiskan waktu 3 hingga 6 jam per hari hanya untuk perjalanan kerja.
