Pindahkan Ibukota Jakarta

Sebenarnya ini ide basi. Dari jaman Bung Karno sudah ada, dan jaman Orde Baru pun Jonggol sudah dipersiapkan. Akhirnya sampai sekarang cuma jadi wacana pelepas stres karena sudah mentok sama keadaan. Tetapi ingat, efek bercampurnya pusat pemerintahan dan pusat bisnis seperti Jakarta, membuat kemacetan di Jakarta sudah sangat serius mendekati akut.

Dan, kenyataan yang saya hadapi ternyata berkata membenarkan. Semenjak tinggal di Bekasi, ketika berangkat pagi, saya berpapasan dengan beberapa minibus milik pemerintah pusat, yang sedang menjemput karyawan. Hitung-hitung didalam minibus itu ada penumpang sekitar 30 orang, yang bertempat tinggal diluar kota Jakarta, tepatnya di Bekasi. Lalu masih ada berapa minibus lagi yang berangkat dari kota satelit lain seperti Tangerang dan Depok? Lalu ada berapa karyawan pemerintah yang memutuskan memakai kendaran sendiri maupun kendaraan operasional seperti mobil atau motor? Keadaan menjadi terbalik adalah ketika sedang ada libur kantor pemerintah seperti hari Sabtu atau hari libur nasional. Seperti itulah wujud asli Jakarta, yang lengang tanpa ada lalu lalang kendaraan pemerintah, maupun iring-iringan mobil pejabat yang dengan enaknya menembus kemacetan.

Macet Yang Mulai Akut
picture from vivanews.com

Dan jika tidak segera ditindak-lanjuti, yang akan terjadi adalah :

1. Jakarta akan macet total.
2. Dengan banyaknya orang bekerja di Jakarta padahal rumah mereka ada di pinggiran Jabotabek, akan mengakibatkan pemborosan BBM. Paling tidak ada sekitar 6,5 milyar liter BBM dengan nilai sekitar Rp 30 trilyun yang dihabiskan oleh 2 juta pelaju ke Jakarta setiap tahun.
3. Dengan kemacetan dan jauhnya jarak perjalanan, orang menghabiskan waktu 3 hingga 6 jam per hari hanya untuk perjalanan kerja.

Bhagasasi

Kebetulan, mulai saat ini, saya memutuskan untuk menetap di Bekasi. Secara penasaran, berusaha mencari-cari tahu tentang sejarah Bekasi, banyak hal yang saya temui. Berdasarkan beberapa postingan tentang sejarah Bekasi, berikut ini secara garis besar akan saya tuturkan kembali.

Pada masa Kerajaan Tarumanegara, yang masih menggunakan bahasa sansekerta, wilayah ini disebut sebagai Candrabhaga, yang artinya adalah 'bagian dari bulan'. Ini sesuai dengan isi pada prasasti tugu yang ditemukan didaerah Cilincing. Kemudian pada masa kerajaan selanjutnya, yang sudah menggunakan campuran bahasa jawa, 'bagian dari bulan' ini diartikan menjadi Bhagasasi. Kemudian pada perkembangannya, penyebutan Bhagasasi menjadi Bhagasi. Dan pada masa penjajahan Belanda, Bhagasi menjadi Baccasie. Ini diperkuat dengan pernah ditemukannya plang nama Baccasie pada stasiun Lemahabang. Dan akhirnya sampai sekarang kita menyebutnya tetap sebagai Bekasi.

Kawasan Mandiri

Setelah Jakarta booming dengan pembangunan apartement bersubsidi di seluruh wilayah, kini timbul pertanyaan baru yang menggelayut, yaitu apakah kawasan hunian itu akan menjadi kawasan mandiri? Selayaknya memang demikian. sebuah kawasan mandiri sangat diperlukan untuk sebuah kota yang super sibuk seperti Jakarta. Ditambah lagi dengan carut-marutnya pola tranportasi yang jauh dari ideal, mobilitas yang tinggi pada Jakarta sudah tidak dapat lagi di tampung oleh wilayah yang sudah sangat padat ini.
Kawasan mandiri yang dapat berdiri sendiri ini selayaknya bisa diterapkan pada beberapa apartement bersubsidi yang sebagian sudah terisi penuh tersebut. Bertempat tinggal, bekerja dan berhibur harus dapat disediakan oleh kawasan ini, atau minimal sudah terintegrasikan kepada wilayah sekitarnya.

TOKYO MIDTOWN
picture from http://www.mitsuifudosan.co.jp/

Metode Pengolahan Sampah Kota

Setelah UU No 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah pada 7 Mei 2008 diundangkan/disahkan. Maka paling lambat pada 2013, tidak diperbolehkan lagi mengelola sampah dengan penumpukan sampah secara open dumping atau model tempat pembuangan akhir (TPA) seperti sekarang ini. TPA yang diperbolehkan hanyalah yang berbasis sanitary landfill atau semi sanitary landfill. Pemerintah daerah atau pengelola sampah di TPA tinggal menghitung hari untuk segera mengimplementasikan secara total UU tersebut. Dalam mengimplementasi penanganan sampah ini, pemerintah bisa menggandeng perusahaan dengan memanfatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Berkenaan dengan kondisi di atas, perlu kiranya dilakukan pengkajian mendalam terhadap berbagai metode pengelolaan sampah yang ditawarkan oleh investor. Pengkajiannya tentu saja meliputi empat aspek utama yang harus diperhatikan yaitu:

1) aspek lingkungan,

2) aspek teknologi,

3) aspek ekonomi dan

4) aspek sosial.